Dokter Residen Unpad Perkosa Keluarga Pasien, Legislator Lola Nelria Desak Proses Hukum Transparan

JAKARTA – Kasus pemerkosaan yang digunakan diadakan dokter Proyek Pendidikan Dokter Spesialis ( PPDS ) Fakultas Kesehatan Universitas Padjadjaran (Unpad) pada keluarga pasien menuai sorotan. Pelaku berinisial PAP (31) melakukan pemerkosaan pada keluarga pasien dengan modus transfusi darah lalu membius korban di tempat Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.
Anggota Komisi III DPR Lola Nelria Oktavia mendesak agar proses hukum terhadap pelaku berjalan secara transparan kemudian adil. Lola mengecam keras tindakan tidaklah manusiawi tersebut.
“Ini tidak hanya saja mencoreng nama baik profesi medis, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum serta nilai kemanusiaan yang mana sangat serius,” ujar Lola di keterangannya, Kamis (10/4/2025).
Dia mengapresiasi langkah cepat Kementerian Aspek Kesehatan yang telah dilakukan menjatuhkan sanksi administratif dengan menghentikan institusi belajar spesialis pelaku di tempat RSHS dan juga mengembalikannya ke Fakultas Bidang kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad). Akan tetapi, beliau menilai langkah yang disebutkan belum cukup.
“Proses hukum pidana harus masih ditegakkan. Jika terbukti bersalah pada pengadilan, Perlu sekali (izin praktek dicabut seumur hidup) serta harus, kalau memang benar sudah ada terbukti bersalah ya, harus di area cabut ijin prakteknya,” tutur Wabendum Partai Nasdem.
Menurut Lola, tindakan hukum ini menjadi alarm bagi institusi institusi belajar dan juga dunia medis untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Dia pun menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan belajar dan juga kerja yang dimaksud aman dari kekerasan seksual kemudian perundungan.
Selain itu, Lola mengapresiasi langkah Fakultas Kesehatan Unpad yang tersebut sudah pernah membentuk Komisi Disiplin, Etika, juga Anti Kekerasan dan juga meluncurkan Buku Pedoman Sanksi Kekerasan serta Bullying. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan yang dimaksud harus dijalankan secara konsisten dan juga diawasi secara ketat.
“Tanpa implementasi yang serius, semua kebijakan semata-mata akan menjadi simbolik. Ini adalah waktunya institusi bergerak lebih banyak konkret,” kata legislator Dapil Jabar XI ini.
Dia pun menegaskan pentingnya pengamanan maksimal bagi korban serta saksi, termasuk pendampingan psikologis serta hukum selama proses hukum berlangsung. “Kita harus pastikan korban mendapatkan keadilan lalu rasa aman. Tidak boleh ada intimidasi atau pembiaran di perkara seperti ini,” pungkasnya.






