RUU TNI Disahkan Jadi UU, Puan: Apa yang dimaksud Dicurigai, Insyaallah Tidak Ada

JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani menegaskan DPR siap berdialog dengan peserta didik yang dimaksud hingga ketika ini masih melakukan aksi penolakan seusai disahkannya Revisi Undang-Undang (RUU) TNI menjadi UU TNI . Pengesahan dilaksanakan pada rapat paripurna di dalam Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Menurut dia, pembahasan RUU TNI sudah dijalankan secara terbuka serta memenuhi asas legalitas yang mana berlaku.
“Alhamdulillah baru semata rapat paripurna DPR mengesahkan UU TNI yang dari fokus pembahasannya sudah ada memenuhi semua asas legalitas yang tersebut memang benar harus dilaksanakan,” katanya.
Puan menjelaskan Revisi Undang-Undang TNI ini berfokus pada tiga pasal utama. Pertama, Pasal 7 yang tersebut berkaitan dengan operasi militer. Kedua, Pasal 47 yang tersebut mengatur penambahan total bidang yang mana dapat ditempati oleh TNI berpartisipasi dari 10 menjadi 14. Ketiga, pada Pasal 53 terkait usia pensiun yang mana menyoroti aspek keadilan bagi prajurit.
DPR dan juga pemerintah tetap memperlihatkan berpegang pada prinsip supremasi sipil, hak demokrasi, juga HAM yang tersebut sesuai dengan peraturan di dalam Indonesia maupun internasional.
“Jadi kami berharap juga mengimbau adik-adik pelajar yang tersebut ketika ini mungkin saja masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dimaksud dibutuhkan kami siap memberikan penjelasan. Apa yang dimaksud dikhawatirkan, apa yang tersebut dicurigai bahwa ada berita-berita yang digunakan kemudian Revisi Undang-Undang TNI tidaklah akan sesuai dengan yang dimaksud diharapkan, insyaallah tidak ada ada,” ungkap Puan.
Dia juga berharap Revisi UU TNI yang mana telah terjadi disahkan ini dapat menyebabkan faedah bagi pengerjaan bangsa serta negara ke depan.






