Wajib Tahu, Ini adalah Cara Hitung dan juga Bayar Pajak Kendaraan di area DKI Jakarta

JAKARTA – eksekutif Provinsi DKI Ibukota Indonesia kembali mengimbau warga untuk memahami lalu memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Ketentuan ini telah terjadi diatur di Peraturan Daerah Provinsi DKI DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah lalu Retribusi Daerah, yang dimaksud merupakan perbuatan lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintahan Pusat serta Daerah.
Kepatuhan membayar PKB tidak semata-mata kewajiban administratif, tetapi juga bentuk partisipasi nyata terhadap penyelenggaraan kota. Dana dari PKB digunakan untuk perbaikan infrastruktur, pengembangan layanan transportasi, juga peningkatan prasarana rakyat di dalam Jakarta.
“Pemerintah Provinsi DKI Ibukota Indonesia meminta seluruh warga untuk membayar PKB tepat waktu demi terciptanya sistem pelayanan umum yang tersebut lebih banyak baik juga perkembangan area yang dimaksud berkelanjutan,” ujar Kepala Pusat Fakta lalu Berita Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, melalui pernyataannya, hari terakhir pekan (4/4/2025).
PKB merupakan pajak yang tersebut dikenakan melawan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar dalam wilayah DKI Jakarta. PKB adalah pajak yang dimaksud dibebankan untuk setiap orang atau badan yang mana memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Jenis kendaraan yang mana dikenakan pajak mencakup kendaraan darat kemudian air, kecuali jenis tertentu yang tersebut mendapatkan pengecualian.
Kendaraan yang tersebut Tidak Dikenakan PKB:
1. Kereta api
2. Kendaraan untuk kepentingan pertahanan serta keamanan negara
3. Kendaraan milik kedutaan besar, konsulat, atau lembaga internasional yang dimaksud memperoleh prasarana pembebasan pajak
4. Kendaraan berbasis energi terbarukan
5. Kendaraan milik produsen atau importir yang digunakan belaka untuk pameran juga bukanlah untuk dijual






