Aturan Pajak Reklame Ibukota Indonesia Diperbarui, Pelaku Usaha Wajib Tahu

JAKARTA – pemerintahan Provinsi DKI DKI Jakarta baru hanya memperbarui aturan terkait pajak reklame lewat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah lalu Retribusi Daerah. Aturan ini jadi langkah lanjutan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara eksekutif Pusat lalu Daerah.
“Pelaku bisnis perlu semakin paham tentang jenis reklame yang dikenai pajak, cara menghitungnya, sampai ketentuan waktu pembayarannya,” ujar Kepala Pusat Informasi lalu Berita Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny pada keterangannya, hari terakhir pekan (11/4/2025).
Pajak mulai dikenakan sejak reklame dipasang atau ditayangkan. Pembayarannya dijalankan sesuai lokasi pemasangan, kalau reklame dalam kendaraan, mengacu pada lokasi bisnis pelaksana reklamenya.
Pajak Reklame adalah pajak yang mana dikenakan berhadapan dengan media promosi—apapun bentuknya, yang mana bertujuan menarik perhatian publik. Bentuknya bisa saja beragam: billboard, spanduk, stiker, videotron, hingga yang digunakan ditempel dalam kendaraan atau bahkan reklame berbasis udara.
Berikut jenis-jenis reklame yang tersebut masuk objek pajak:
1. Papan iklan, billboard, videotron, megatron
2. Spanduk, banner, kain reklame
3. Stiker promosi
4. Selebaran atau flyer
5. Iklan pada kendaraan (mobil, bus, motor)






