DPR Soroti Pengelolaan PPKGBK: Kelola Aset Bermacam-macam Trilyun tapi Setoran ke Negara Kecil

JAKARTA – DPR menyoroti kinerja Badan Layanan Umum (BLU) Pengawas Pengelolaan Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK). Kontribusi PPKGBK ke negara di bentuk penerimaan negara bukanlah pajak (PNBP) pada 10 tahun terakhir semata-mata sekitar 0,1% dari aset yang tersebut dikelola senilai Rp347 triliun.
“Asetnya Rp347 triliun, pendapatan 10 tahun belaka Rp435 miliar, kenapa kecil sekali? apakah direksinya tidaklah punya strategi sebagai bisnis,” kata Anggota Komisi XIII DPR Mafirion pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR sama-sama Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Setya Utama, Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo, Direktur Utama PPK Kemayoran Medi Kristianto, di tempat Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menambahkan, kalau kondisinya begini terus tentu akan merugikan negara ke depannya.
“Ini asetnya begitu seksi tapi dapatnya cuma segini. Kalau begitu orang yang tersebut mimpin tak perlu sekolah tinggi-tinggi amat untuk jadi dirut PPKGBK. Kan cuma nyewa-nyewa juga nyewa, bukan ada pengembangannya,” tambah Mafirion.
Dalam rapat kerja tersebut, Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo memaparkan partisipasi GBK sejak 2014 hingga 2024 adalah Rp435 miliar. Skor yang dimaksud disetorkan itu merupakan 15 persen dari total pendapatan.
“BLU di dalam Indonesia wajib memberikan 15% dari seluruh pendapatan setiap tahunnya untuk kas negara,” ujarnya.
Pengelolaan kawasan komplek Gelora Bung Karno oleh PPKGBK juga disorot Indonesia Audit Watch (IAW). IAW memohonkan pemerintah untuk melakukan audit terhadap PPKGBK dan juga PPK Kemayoran yang tersebut selama ini tidak ada memberi hasil maksimal untuk negara.
Sekretaris IAW Iskandar Sitorus mengatakan, tidak ada maksimalnya setoran untuk kas negara harus ditelusuri lebih lanjut dalam, apakah semata-mata tidak ada maksimal dari sisi nilai sewa lahan atau ada hal lainnya. Sebab para mitra atau perusahaan swasta yang mana menyewa lahan PPKGBK maupun PPK Kemayoran membayar mengikuti nilai tukar bursa yang menjadi acuan.
“Penyebab setoran negara tidak ada maksimal dikarenakan apa? Kontrak yang dimaksud tiada sesuai bursa atau justru berbagai terjadi kebocoran, sehingga banyak pendapatan yang dimaksud tidaklah masuk kas negara,” kata Iskandar.
Misalnya pengelolaan lahan di dalam GBK. Menurut Iskandar, sejumlah penyewaan lahan pada GBK yang kerja samanya tak melalui PPKGBK, melainkan transaksinya dengan koperasi-koperasi yang ada di dalam PPKGBK. “Mencari kebenarannya mudah, tinggal dicek belaka langsung,” katanya.






