Guru Besar Hukum Pidana: Revisi KUHAP Diharap Perbaiki Mekanisme Prapenuntutan

JAKARTA – Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Topo Santoso berharap Revisi KUHAP dapat memperbaiki mekanisme prapenuntutan. Prapenuntutan yang tersebut diatur pada KUHAP ketika ini dirasakan tidak ada sepenuhnya efektif.
“Hal itu disebabkan desain hubungan koordinasi yang tersebut terpisah antara penyidik dan juga penuntut umum . Otomatis, penuntut umum kehilangan kendali untuk mengawasi serta mengarahkan jalannya penyidikan, agar penuntutan berhasil. Penyidikan tanpa arahan bergerak penuntut umum seringkali berujung pada berlarut-larutnya proses penyidikan,” kata Topo melalui keterangan tertulis, Kamis (20/3/2025).
Terkait prapenuntutan tukasnya, terdapat perkara-perkara yang dimaksud penyidikannya tidaklah diberitahukan untuk penuntut umum, berkas perkara yang dimaksud bolak-balik, atau banyaknya berkas yang tiada pernah dikirim pada jaksa pasca dikembalikan pada penyidik. Warga sebagai pencari keadilan akhirnya menjadi korban akibat berbagai perkara tindakan pidana yang mana terjadi tidaklah terselesaikan.
“Padahal, salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk menyelesaikan aksi pidana yang terjadi, sehingga setiap perkara harus ada akhirnya,” ujarnya.
Ia menegaskan revisi KUHAP harus mampu memperbaiki relasi lalu keterpaduan, penyidik juga penuntut umum, khususnya koordinasi polisi kemudian jaksa. “Jangan sampai, baik jaksa maupun polisi, bekerja didunianya sendiri, tidak ada ada relasi yang tersebut cukup untuk saling mengimbangi,” jelasnya.
Topo sependapat revisi KUHAP sudah pernah menjadi keinginan mendesak guna merespon perkembangan pada hukum pidana juga hukum acara pidana, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Ia memaparkan pada waktu ini sumber hukum pidana materiil tidak hanya saja KUHP, melainkan telah lahir lebih banyak dari 10 UU Pidana Khusus yang digunakan dalam dalamnya juga mengatur sebagian segi formil (acara pidana) secara lex specialis.
Menurutnya, adanya penyidik pada luar penyidik Polri lalu PPNS, yang mana diatur pada luar KUHAP harus dipandang sebagai ketentuan yang tersebut khusus, sehingga sesuai dengan prinsip lex specialis derogat legi generali. Adanya penyidik di tempat luar polri lalu PPNS itu tetap memperlihatkan berlaku, bahkan perlu ditegaskan eksistensinya di revisi KUHAP.
“Dengan demikian, sumbernya bukanlah hanya sekali KUHP, melainkan juga UU Pidana Khusus lalu UU Sektoral (UU Administratif) yang mana memuat ketentuan pidana. Sebagai ketentuan yang tersebut bersifat khusus maka berbagai segi hukum acara pidana di dalam luar KUHAP yang mana sejatinya melengkapi KUHAP, termasuk adanya penyidik Jaksa, KPK, serta lainnya Hal ini bukan bisa saja dipandang sebagai penyimpangan norma ataupun harus dihapuskan atau disesuaikan dengan KUHAP,” tuturnya.
Ia mengungkap sekurangnya ada lima alasan dalam balik kebijakan pemerintah hukum mengapa kejaksaan diberi kewenangan penyidikan. Kelimanya yakni check and balances, expertise and resources, public confidence and impartiality, mempercepat proses (streamlining the process), juga pengetahuan yang digunakan khusus dan juga fokus.
Menurutnya, pada sedang kinerja kejaksaan lalu kepercayaan rakyat yang dimaksud semakin meningkat, sudah pernah ada pula beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mana menyatakan kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan tindakan pidana korupsi adalah konstitusional.






