Regulasi TKDN dinilai wajib lebih lanjut fleksibel, apa itu TKDN?

Ibukota – Kebijakan Level Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah jadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Kondisi Keuangan yang mana diselenggarakan ke Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang tambahan fleksibel kemudian realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN diperlukan menyesuaikan dengan keadaan di dalam lapangan agar bukan menghambat daya saing lapangan usaha nasional dalam berada dalam persaingan global yang digunakan semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, lapangan usaha kita malah dapat kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo ke hadapan para pelaku bidang usaha kemudian pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang mana berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar mengupayakan pertumbuhan lapangan usaha pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Level Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi material baku, tenaga kerja, dan juga langkah-langkah produksi dari di negeri yang digunakan pada sebuah hasil atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin berbagai elemen lokal yang digunakan terlibat pada pembuatan barang tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen di negeri pada barang
- Komponen di negeri pada jasa
- Gabungan komponen pada negeri pada barang lalu jasa
Salah satu tujuan utama acara TKDN adalah memberdayakan lapangan usaha pada negeri agar lebih lanjut kuat kemudian kompetitif. Sehingga, pemerintah telah dilakukan menetapkan batas minimal TKDN yang harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan kriteria Bobot Manfaat Korporasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang kemudian jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, teristimewa bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman kemudian hibah.
Penerapan TKDN mengakibatkan sejumlah manfaat. Selain membantu mengempiskan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengangkat lebih besar berbagai tenaga kerja, menghemat devisa negara, kemudian meningkatkan daya saing item lokal. Pemanfaatan komoditas di negeri tidak belaka mengenai kepentingan ekonomi, tapi juga mengenai mendirikan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri tidak semata masalah hitungan atau regulasi. Hal ini menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya bukan cuma menyokong sektor untuk memenuhi target bilangan tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi sistem ekologi sektor lokal agar bertambah dan juga mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?






