Daftar 16 Pekerjaan TNI pada Operasi Militer Selain Perang

JAKARTA – Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 sudah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) menjadi undang-undang, Kamis (20/3/2025). Salah satu poin perubahannya adalah penambahan tugas pokok TNI di Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di tempat Pasal 7 yang dimaksud semula 14 pada saat ini ditambah menjadi 16.
“Operasi militer selain perang, memang benar operasi militer untuk konflik ini makin mudah-mudahan bukan pernah terjadi, supaya kita semua tiada di situasi yang sulit,” kata Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TNI Utut Adianto pada laporannya di tempat Rapat Paripurna DPR hari ini.
Utut menjelaskan, pasal ini menambah cakupan tugas pokok TNI di OMSP dari semula 14 menjadi 16 penambahan dua tugas pokok di OMSP. “Itu meliputi membantu pada upaya menanggulangi ancaman pertahanan cyber serta yang digunakan kedua membantu pada melindungi juga menyelamatkan warga negara juga kepentingan nasional di tempat luar negeri,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Perluasan cakupan OMSP ini khususnya di menghadapi ancaman siber serta pengamanan warga negara Indonesia (WNI) di area luar negeri. Dengan revisi UU tersebut, TNI pada saat ini memiliki peran di membantu pemerintah menanggulangi serangan siber, yang mana akan berfokus pada pertahanan terhadap ancaman digital yang mana semakin kompleks.
Di samping itu, TNI juga diberi mandat untuk melindungi lalu menyelamatkan WNI dan juga kepentingan nasional dalam luar negeri, teristimewa di situasi darurat atau konflik bersenjata. “Ancaman pertahanan saat ini tidak semata-mata fisik, tetapi juga digital lalu transnasional. Revisi ini menegaskan TNI siap menghadapi tantangan zaman,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono.
Dalam revisi ini, operasi OMSP yang dimaksud melibatkan pertempuran, seperti penanganan separatisme, harus diatur pada Peraturan otoritas (PP) lalu wajib dilaporkan ke DPR sebelum dilaksanakan. Jika DPR tak menyetujui, maka operasi yang dimaksud harus dihentikan.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR ini menegaskan bahwa revisi ini bukanlah untuk mengambil alih tugas Polri maupun institusi penegak hukum lainnya, melainkan untuk menguatkan pertahanan negara terhadap ancaman baru yang dimaksud dapat mengganggu kedaulatan NKRI. “TNI tidak ada akan masuk ke ranah yang mana tidak ada berkaitan dengan pertahanan negara. Hal ini murni untuk menegaskan negara memiliki kesiapan menghadapi ancaman pertahanan modern,” tuturnya.
Berikut 16 tugas pokok TNI pada OMSP pasca RUU TNI disahkan DPR hari ini:
1. mengatasi aksi separatis bersenjata;
2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. mengatasi aksi terorisme;
4. mengamankan wilayah perbatasan;
5. mengamankan objek vital nasional yang tersebut bersifat strategis;
6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan urusan politik luar negeri;
7. mengamankan Presiden lalu Wakil Presiden beserta keluarganya;
8. memberdayakan wilayah pertahanan lalu kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. membantu tugas pemerintahan di area daerah;
10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia di rangka tugas keamanan dan juga ketertiban warga yang mana diatur di undang-undang;
11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara juga perwakilan pemerintah asing yang dimaksud sedang berada dalam Indonesia;
12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, lalu pemberian bantuan kemanusiaan;
13. membantu pencarian kemudian pertolongan di kecelakaan (search and rescue);
14. membantu pemerintah di pengamanan pelayaran lalu penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan juga penyelundupan;
15. membantu di upaya menanggulangi ancaman siber;
16. membantu di melindungi kemudian menyelamatkan warga negara juga kepentingan nasional di area luar negeri.






