Reformasi Setengah Hati Menkeu Sri Mulyani

Kusfiardi
Analis Kondisi Keuangan Politik FINE Institute
SRI Mulyani Indrawati telah terjadi menjadi figur utama pada pengelolaan keuangan negara selama bertahun-tahun. Kiprahnya sebagai Menteri Keuangan diakui secara internasional, bahkan ia meraih gelar kejuaraan Best Finance Minister in Asia-Pacific selama tiga tahun berturut-turut. Penghargaan yang disebutkan diberikan oleh FinanceAsia dengan mempertimbangkan indikator seperti stabilitas makroekonomi lalu defisit APBN yang mana terkendali.
Namun, penghargaan ini tidaklah serta-merta mencerminkan keberhasilan di semua aspek pengelolaan fiskal. Beberapa indikator utama menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar yang tersebut belum teratasi, khususnya di optimalisasi penerimaan pajak , efektivitas belanja negara, dan juga penguatan fundamental sektor ekonomi untuk menjamin kesejahteraan rakyat.
Meskipun pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi, hal ini belum cukup untuk menjamin peningkatan kesejahteraan secara merata. Tanpa reformasi fiskal yang lebih banyak mendalam juga strategi yang lebih lanjut efektif, Indonesia berisiko mengalami stagnasi di pertumbuhan sektor ekonomi jangka panjang. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap kinerja Menteri Keuangan menjadi hal yang mana sangat penting.
Tax Ratio Tertinggal
Salah satu tantangan utama pada kebijakan fiskal Indonesia adalah rendahnya tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap Sistem Domestik Bruto (PDB). Tax ratio mencerminkan seberapa besar kontribusi pajak terhadap perekonomian suatu negara, yang mana menjadi salah satu indikator kapasitas pemerintah pada membiayai pembangunan.
Dalam beberapa tahun terakhir, tax ratio Indonesia mengalami stagnasi. Pada 2021, angkanya semata-mata 9,11%, lalu meningkat menjadi 10,38% pada 2022. Namun, pada 2023 justru turun sedikit menjadi 10,31%, dan juga pada 2024 kembali turun ke 10,08%.
Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, capaian ini masih jarak jauh tertinggal. Thailand memiliki tax ratio berkisar 14%-16%, Tanah Melayu 12%-15%, dan juga Vietnam mencapai 18%-20%. Negara-negara dengan tax ratio yang tersebut lebih besar tinggi memiliki kapasitas fiskal lebih tinggi besar untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, juga kegiatan sosial lainnya. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi keterbatasan fiskal yang dimaksud menyebabkan pembangunan berjalan lebih banyak lambat juga tidaklah merata.
Rendahnya tax ratio ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah di meningkatkan penerimaan pajak masih belum cukup efektif. Ini adalah juga menandakan adanya kemungkinan pajak yang mana belum tergali secara optimal, baik dari sektor formal maupun informal. Jika kondisi ini bukan diperbaiki, Indonesia akan semakin sulit untuk bersaing dengan negara-negara tetangga di hal pengerjaan ekonomi.
Setengah Hati
Pemerintah sudah pernah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya melalui reformasi sistem perpajakan. Namun, hasilnya masih belum optimal sebab reformasi yang digunakan dijalankan cenderung setengah hati.
Salah satu isu utama pada reformasi pajak adalah status Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tersebut masih berada pada bawah Kementerian Keuangan . Padahal, di area banyak negara lain, otoritas pajak berdiri sebagai lembaga independen yang dimaksud dengan segera berada di tempat bawah presiden. Model ini memungkinkan lembaga pajak bekerja lebih tinggi fleksibel serta efisien pada meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan juga memperluas basis pajak.
Namun, Sri Mulyani enggan mengurangi DJP dari Kementerian Keuangan, yang dimaksud menyebabkan reformasi perpajakan berjalan lambat. Ketergantungan terhadap sistem birokrasi yang tersebut panjang menimbulkan kebijakan pajak kerap kali tak dapat diterapkan dengan cepat lalu efektif.
Selain itu, penerapan sistem Coretax yang digunakan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perpajakan justru memunculkan berbagai kendala. Gangguan teknis di sistem ini menyebabkan banyak pelaku usaha kesulitan pada pelaporan pajak, sehingga berdampak pada anjloknya penerimaan negara.






