PBB: Serangan negeri Israel akibatkan Wilayah Gaza hadapi krisis kemanusiaan terburuk

Hamilton, Kanada – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Awal Minggu (14/4), mengingatkan bahwa situasi kemanusiaan di dalam Jalur Daerah Gaza pada waktu ini “kemungkinan bermetamorfosis menjadi yang tersebut terburuk” sejak serangan negeri Israel dimulai 18 bulan lalu.
“Kantor Kerjasama Urusan Kehumaniteran PBB (OCHA) menyampaikan peringatan bahwa situasi kemanusiaan pada waktu ini kemungkinan adalah yang dimaksud terburuk sejak meletusnya pertikaian,” ujar juru bicara PBB, Stephane Dujarric, di konferensi pers ke Markas Besar PBB.
Dujarric menjelaskan bahwa telah satu setengah bulan bukan ada pasokan bantuan yang digunakan diizinkan masuk melalui perbatasan Gaza, menjadikan situasi yang dimaksud sebagai penghentian bantuan terlama sejak serangan berlangsung.
Seraya menggambarkan keadaan Kawasan Gaza semakin suram, Dujarric menyatakan sudah pernah terbentuk lonjakan serangan yang mana menyebabkan banyak korban sipil juga menghancurkan sebagian infrastruktur penting yang mana dibutuhkan warga untuk bertahan hidup.
Ia juga mengecam otoritas negeri Israel oleh sebab itu selama akhir pekan setelah itu sudah mengeluarkan empat perintah yang digunakan berisi perintah untuk pengungsian baru, yang tersebut dinilainya semakin mempersempit ruang aman yang tersedia bagi warga sipil.
“Warga sipil pada saat ini secara efektif terdampar dalam kantong-kantong wilayah Daerah Gaza yang tersebut makin terfragmentasi juga bukan aman, sementara akses terhadap layanan dasar untuk bertahan hidup terus menyusut setiap harinya,” tegasnya.
Dujarric mencatatkan bahwa sekitar 70 persen wilayah Wilayah Gaza pada masa kini berada di bawah perintah pengungsian atau dikategorikan sebagai “zona terlarang”, yang digunakan memerlukan koordinasi khusus dengan negeri Israel agar bantuan kemanusiaan sanggup menjangkau wilayah tersebut.
“Perintah pengungsian ini secara secara langsung menghambat akses terhadap separuh sumur air bersih yang digunakan tersisa dalam Jalur Gaza,” ujarnya, menambahkan bahwa “pasokan yang tersebut semakin menipis” sudah memaksa para pekerja bantuan untuk mengempiskan distribusi kemudian melakukan penjatahan.
Saat ditanya apakah tindakan negara Israel yang dimaksud memblokir bantuan ke Wilayah Gaza dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang, Dujarric menjawab bahwa “Israel, sebagai kekuatan pendudukan, memiliki tanggung jawab di dalam bawah hukum internasional untuk menyediakan layanan dasar dan juga bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Saat ini, hal itu tidaklah terjadi.”
“Kami serahkan terhadap lembaga peradilan untuk memutuskan apakah hal ini masuk kategori kejahatan perang. Tapi yang digunakan jelas, ini telah melanggar hukum internasional,” tegasnya.
Sejak 2 Maret, negara Israel melakukan penutupan seluruh perbatasan Kawasan Gaza serta memblokir masuknya pasokan penting ke wilayah kantong Palestina tersebut.
Militer tanah Israel juga kembali melancarkan serangan besar pada 18 Maret, mematahkan kesepakatan gencatan senjata dan juga pertukaran tahanan yang sudah pernah diberlakukan sejak Januari.
Hampir 51.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan serta anak-anak, dilaporkan tewas akibat serangan brutal negeri Israel di dalam Kawasan Gaza sejak Oktober 2023.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah dilakukan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas negeri Israel Benjamin Netanyahu dan juga mantan kepala pertahanan Yoav Gallant melawan tuduhan kejahatan peperangan dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Gaza.
Israel juga menghadapi gugatan genosida pada Mahkamah Internasional (ICJ) menghadapi serangan militernya terhadap wilayah tersebut.
Sumber: Anadolu
Artikel ini disadur dari PBB: Serangan Israel akibatkan Gaza hadapi krisis kemanusiaan terburuk






